ARIE CELLULAR

###

Setiamu kepadaku sepanjang tembok cina..

cintamu kepadaku seindah mekah...

tulusmu kepadaku sekokoh candi borobudur
sayankmu kepadaku seluas colloseum roma...

Tapi otakmu kok miring sperti menara pizza ya...??

peace....

####
Siapa pun anda, kalau mau pengen berangkat haji ditahun ini...
sillahkan lakukan amalan-amalan dibawah ini...: " PASTI Berhasil & Bisa Berangkat

Baca Surat Yasin 3 kali,
Klo blm juga berangkat..

Baca lagi Surat Wakiah 3 kali,
Msh blm Berangkat,

Baca lagi Surat Arrohman 3 kali,
Msh Blm Jg Berangkat,

Tambahin pake SURAT TANAH, SURAT-SURAT MOBIL sama SURAT RUMAH..

PASTI BERANGKAT.

####
kalo hewan punya facebok kira2 statusnya seperti ini:

KECOA: ngantuk, tiap malam bergadang

SAPI: saya di raba-raba lagi sama majikan saya, tegaaaanya.

AYAM: temen2 klo bisa gua g up-date, berarti gua udah di goreng! I Lup U All

CUMI2: habis isi ulang tinta nich...

KAMBING: jangan keluar rumah friend, ntar qt di qurbanin!

MONYET: gua lagi asyik baca cerita ini yang isinya sms temen gua??

####
Setiap kesuksesan bermula dari usaha,,
setiap usaha, bermula dari cita-cita,,
setiap cita-cita, bermula dari mimpi,,
dan setiap mimpi bermula dari tidur,,

hemmmmzzzzz ,,, hh000ooamzz ^0^
tidur ahh,,,
biar cepet sukses,,,!!!
heheheheehee :D

####
Cara Awet Muda
1. Banyak minum air kelapa muda.
2. Minum jamu awet muda.
3. Makan "Daun Muda".
4. Punya "Istri Muda". ...

#####
Guru: "Anak-anak, pengalaman adalah guru yang paling baik."
Murid I: "Mengapa pengalaman kok disebut guru yang paling baik, Bu ?"
Murid II: "Karena pengalaman tidak pernah memberikan PR (pekerjaan rumah)."

####
Selamat, anda berhak mendapatkan kalung,
cincin dan gelang emas. Untuk konfirmasi ukuran,
segera kirimkan potongan leher, potongan jari
dan potongan tangan anda. ...

#####
Pada suatu hari ada berita yang heboh
yaitu berita tentang lepasnya 20 ekor monyet.
sekarang yang telah ditangkap cuma 19 ekor monyet,
dan setelah diteliti dan dicari,
ternyata yang satu ekor sedang membaca tulisan ini... ...

####
Beda orang Jepang dan orang Indonesia,
Orang Jepang kerja sampe berkeringat
Orang Indonesia makan sampe berkeringat

####
Manusia jatuh cinta itu tidak heran ,
kuda makan rumput itu tidak aneh ,
monyet bisa mencet tombol di hp 'hebat!!!!' ,
masih mencet lagi 'luar biasa!!!!'

###
Angkat tangan !!!!!
ini perampokan! yang CANTIK ke kiri,
yang CAKEP ke kanan,
yang JELEK ke tengah,
Hei kamu,
jangan Cuma pura-pura baca sms,
Ayo ke tengah!
{......}

####
Budi : yah masa tadi disekolah aku dikatain suka sesama jenis. padahal kan aku ga homo.
Bokap : kamu tonjok dong yg ngatain kamu kaya begitu.
Budi : ah ga tega yah. abis yg ngatain aku ganteng bgt tau yah. macho lagi orangnya.. #‎maho

###
"Kuliah jurusan apa?"
"Ilmu cinta"
"Uda kelar?"
"Ni uda tahun ke5"
"Mank skripsinya apa?"
"Di suruh move on"

#jleeebb

###
"Saya mau ketemu bos.. Bisa?"
"Uda buat janji?"
"Saya ga suka ngumbar janji tapi memberi bukti"
"...."

####
"Kita putus.!!!!"
"Yakin kamu mau putus?"
"YAKINLAH..!!!"
"Bisa balikin ATMku??"
"YAUDAH... GAJADI PUTUS KALO GITU"
-__-

###
Ga ada salahnya jadi jomblo.
Toh ntar pas mati juga yang
ditanyain "Siapa Tuhan mu?"
Bukan "Siapa pacar mu?"

###
Absen subuh ni sobat :)
Posting di komentar
-nama
-umur
-kota
Moga bisa dapat pacar ya

Selamat mencoba
Good luck :*

####
Jika Cowokmu ngelirik cewek lain,
"Bersyukurlah"
anda mendapatkan cowok normal ,
dari pada ngelirik sesama cowok
ntar di sangka "Homo"

Salam Ketawa-Ketiwi sob heheeee
erika n.s ARIE CELLULAR May 29, 2014 New Google SEO Bandung, Indonesia

Kata-Kata Humor

Posted by ARIE CELLULAR on Thursday, 29 May 2014

Download Emulator Game Ps 3 PCSX3 Versi 1.1

Download Emulator Game Ps 2 PCSX2 Versi Terbaru

Download uLaunchELF Versi 4.25

Rezim orde baru yang bertahan selama lebih dari tiga puluh tahun berhasil mengkerdilkan

perkembangan partai-partai yang ada di Indonesia. Pemilu 1971 yang diikuti oleh sepuluh partai lantas disederhanakan pemerintah hanya menjadi dua partai plus satu golongan karya. Pemerintah beralasan penyederhanaan partai ini untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilu. Padahal secara substansi kebijakan yang diambil rezim orde baru ini sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia ketika itu. Pemerintah menganggap hanya diperlukan dua parpol yang menjadi representasi golongan masyarakat Indonesia ketika itu, yaitu partai Islam yang diwakili PPP, dan partai nasionalis yang diwakili PDI. Sedangkan Golkar yang merupakan golongan kekaryaan anggotanya terdiri atas aparat, birokrat, serta serikat pekerja di seluruh wilayah Indonesia. Sistem yang diterapkan selama kurang lebih tiga puluh tahun ini mengebiri demokrasi di Indonesia secara tidak langsung. Partai politik yang pada dasarnya merupakan saluran aspirasi masyarakat dan saluran untuk memperjuangkan ideologi tidak diperkenankan untuk berkembang hanya karena sudah dipadukan dalam satu wadah bersama. Padahal Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas masyarakatnya yang tinggi sangat membutuhkan sistem politik terbuka agar aspirasi masyarakat yang sangat beragam bisa disalurkan. Seperti jika kita misalnya berbicara mengenai partai Islam, maka kita harus juga berbicara mengenai kelompok Nahdhatul Ulama, kelompok Muhammadiyah, atau kelompokkelompok lainnya. Akan sangat sulit untuk menyatukan ketiga kelompok tersebut dalam satu wadah bersama karena tiap-tiap kelompok tersebut memiliki tujuan dan cita-cita yang berbeda. Sama seperti halnya jika kita berbicara mengenai partai nasionalis, maka kita akan membahas kelompok nasionalis progresif, nasionalis koservatif, maupun nasionalis religious. Ide pemerintah orde baru mengenai penyederahanaan partai politik dengan maksud efektifitas dan efisiensi secara substansi hanya akan mencederai demokrasi itu sendiri.

Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi perkembangan parpol di Indonesia. Tumbangnya Soeharto turut merubah sistem politik di Indonesia, termasuk sistem kepartaian. Demokrasi otoritarian yang lekat dengan orde baru diganti menjadi sistem demokrasi langsung dengan ciri dibukanya keran selebar-lebarnya untuk kebebasan bependapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Salah satu dampak dari pelaksanaan demokrasi langsung ini adalah timbulnya euphoria kemunculan partai politik. Masyarakat berbondong-bondong mendirikan partai politik untuk diikutsertakan dalam pemilu 1999. Tercatat sejak dikeluarkannya UU No.2 1999 tertanggal 1 Februari 1999 tentang partai politik, jumlah parpol yang dinyatakan absah sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman ada sebanyak 93 buah, 48 partai diantaranya memenuhi syarat dapat mengikuti Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II pada Juni 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi tersebut. Pesatnya perkembangan partai di era reformasi ini disatu sisi merupakan tanda meingkatkan partisipasi aktiv masyarakat dalam politik praktis. Namun di sisi yang lain meningkatnya jumlah partai di era reformasi ini menjadi tantangan bagi partai dan para politisi untuk terus berkembang dan bertahan agar bisa bertahan di tengah munculnya berbagai macam partai dengan mengusung visi dan misi yang serupa tapi tak sama.

Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan pengelolaan partai secara modern agar partai bisa tetap bertahan. Partai yang tidak mengalami modernisasi di era reformasi maka akan tenggelam di tengah pesatnya arus informasi yang tanpa batas ini. Pengelolaan suatu partai menjadi barang penting dalam era demokrasi ini. Hal ini disebabkan karena partai tidak lagi hanya bisa menjual satu jenis produk dagang saja agar dikenal oleh publik. Di masa demokrasi langsung ini masyarakat sudah lebih cerdas dalam memilih partai. Partai tidak bisa lagi hanya terpaku pada satu tokoh dominan yang menjadi citra partai. Atau partai juga tidak bisa lagi menjual ideologi dan latar belakang sejarah pendiriannya. Seluruh kemasan partai menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menentukan partai politik pilihannya. Partai yang kadernya terlibat dalam kasus korupsi akan semakin menenggelamkan citra partai tersebut. Untuk itu suatu partai sudah harus memiliki sistem pengelolaan yang modern agar bisa bertahan ditengah-tengah bermunculannya partai-partai baru dalam iklim demokrasi

ARIE CELLULAR May 29, 2014 New Google SEO Bandung, Indonesia

Partai Politik di Indonesia Pada Era Reformasi

Partai politik diera Baru

Partai politik diera lama

Indoensia sebagai Negara yang baru berdiri (17 Agustus 1945 ) dalam perjalanannya mengalami

pasang surut dalam menerapkan sistem demokrasi. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan 1945-1959). Kedua adalah Demokrasi Terpimpin 1959-1966), ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah Demokrasi Pancasila (1966-1998) yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi (1998-). Nampaknya pasang surut penerapan sistem demokrasi itu bisa dipahami karena sebagai negara yang baru merdeka sedang dalam proses mecari bentuknya.
            Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.
                Kemudian Demokrasi terpimpin selalu diasosiasikan dengan kepemimpinan Sukarno yang otoriter. Hal itu berawal dari gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959 yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu dikeluarkan dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin (Wasino, 2009: 8).

               Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya 13 menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965 (Wasino, 2007; Ricklefs, 2005: 508-557).
Orde Baru identik dengan Pemerintahan Suharto. Hal itu dapat dipahami karena selama 32 tahun Suharto memimpin pemerintahan, tidak ada presiden lain selain dirinya. Oleh karena sebagai penguasa tunggal yang tak pernah tergantikan, maka masa ini sering disebut sebagai rezim Suharto (Wasino, 2009: 13).

Demokrasi Parlementer (Liberal)
             Demokrasi parlementer (Liberal) dipemerintahan kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 (Asri Tapa, 2009: 59).

Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1949), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan baik dan berkeseimbangan. Salah satu penyebab ketidaktsabilan tersebut ialah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada dibawah DPR dan keberadaanya sangat bergantung kepada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada saat itu (Asri Tapa, 2009: 60). Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya (Irwan Prayitno, 2009:1)

Sistem Multi Partai
Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai – partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet (Anonim, Wartawarga 2011).

Sistem multi partai disamping mencerminkan adanya kehidupan demokrasi di dunia politik Indonesia, juga memicu terjadinya konflik antarpartai pada saat itu. Pengaruh partai politik pada saat itu sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu kabinet pemerintahan. Sering dilakukannya pergantian kabinet merupakan dampak dari konflik antar partai yang sering terjadi,. Konflik-konflik tersebut terjadi karena di dalam menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing partai terjadi benturan-benturan baik dari segi ideologi, pemanfaatan isu nasional, dan hal ini terlihat jelas pada perjalanan masing-masing partai pada masa Demokrasi Liberal saat itu. Dengan menggunakan ideologi, sebuah partai mencoba untuk menyerang partai lainnya. Caranya adalah menghubungkan ideologi masing-masing dengan isu-isu nasional yang dianggap dapat mengurangi pengaruh bahkan menjatuhkan partai lainnya. Setiap partai mempunyai kelompok-kelompok sosial tertentu yang dijadikan wahana untuk mencari pengaruh dan memperjuangkan ideologi masing-masing (Arif Hilman Arda, 2010).

Dinamika politik yang tidak stabil yang tergambar dengan sering terjadinya pergantian kabinet merupakan dampak dari konflik di atas. Untuk melihat bagaimana dinamika politik selama masa Demokrasi Liberal, antara lain dapat ditempuh melalui jumlah pergantian kabinet yang demikian cepat, dari kabinet yang satu ke kabinet yang lain. Seperti dikutip oleh Arbi Sanit, selama Indonesia merdeka, tak kurang dari 25 kabinet yang telah memerintah Indonesia, selain itu ahli lain juga menghitung usia rata-rata dari 12 kabinet di era Demokrasi Liberal, tak lebih dari 8 (delapan) bulan (Rusli Karim, 1983 : 48)

Di era Demokrasi Liberal, sistem multipartai sangat mendukung terciptanya kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik yang jumlahnya sangat banyak berperan penting dalam kelancaran proses demokratisasi. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sangat berperan penting dalam penyaluran kepentingan ini terhadap pemerintah.

Pada kenyataannya peranan setiap partai dalam menyalurkan aspirasi pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan,yaitu berusaha untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau memperjuangkan kepentingan masing-masing dimana konsekuensinya adalah terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang menjadi alat untuk saling menjatuhkan.

Konflik antarpartai yang didasari oleh perbedaan ideology kemungkinan besar dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang diperoleh para pendukung partai dari partai politik masing-masing. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik bertanggung jawab untuk semaksimal mungkin memberikan pemahaman mengenai ideologi dari partai tersebut kepada masyarakat sehingga terbentuk sikap dan orientasi politik yang didasari oleh ideologi tersebut. Setiap partai politik berusaha untuk mempengaruhi setiap individu agar mau bersikap dan mempunyai orientasi pikiran yang sesuai dengan ideologi partai tersebut. Karena itu suatu hal yang wajar apabila terjadi konflik diantara Masyumi dan NU, karena proses sosialisasi politik yang mereka terima berbeda. Terlebih lagi bila dua partai yang berideologi berbeda akan sangat besar potensi konflik yang ada pada proses menjalankan peran masing-masing, contohnya antara PNI dengan Masyumi yang berbeda dalam hal yang menyangkut peran Islam dalam negara. PNI menuduh Masyumi menggunakan simbol-simbol Islam untuk menentang simbol-simbol nasionalis. Masyumi menyangkal tuduhan ini dengan menyatakan bahwa perjuangan partai untuk “negara berdasarkan Islam”itu bertentangan dengan Pancasila. Contoh lain antara PKI dengan tiga partai lainnya. PKI dengan semboyannya, yakni : “PNI partai priyayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat” (Herbert Feith, 1999:22) mencoba mencari pengaruh dengan mengatas namakan diri sebagai partai yang memperjuangkan hak-hak rakyat. rakyat.

Konflik-konflik diatas jelas membuat situasi politik menjadi tidak stabil dan itu memang merupakan konsekuensi dari banyaknya partai pada saat itu. Fungsi lain dari partai politik yang juga dapat menyebabkan terjadinya konflik antar partai adalah sebagai wadah rekruitmen politik. Terkadang setiap partai politik cenderung mempunyai sasaran tersendiri berupa kelompok-kelompok sosial untuk direkrut menjadi anggota partai yang turut aktif dalam kegiatan politik partai. Kecendrungan ini berdampak kepada adanya suatu pengidentikkan suatu partai dengan sebuah kelompok sosial didalam masyarakat. Contohnya PKI yang identik dengan kelompok petani, karena memang sasaran utama dari rekruitmen politik yang dilakukan oleh PKI adalah kalangan petani. Masyumi identik dengan kelompok Islam modernis yang seringkali bertentangan dengan kelompok Islam konservatif yang identik dengan NU. Dan PNI pun dengan konsep nasionalismenya di identikkan dengan kaum elit pemerintah yang mempunyai prinsip mempertahankan jiwa-jiwa nasional. Adanya pemisahan secara extrim kelompok-kelompok sosial ini dapat memancing terjadinya konflik antar kelompok sosial tersebut sehingga sulit tercapai suatu integrasi secara sosial. Sama halnya dengan sulitnya tercipta integrasi politik disebabkan adanya konflik antar partai politik yang ada. ARIE CELLULAR May 29, 2014 New Google SEO Bandung, Indonesia

ARIE CELLULAR

Kata-Kata Humor

Posted by ARIE CELLULAR on Thursday, 29 May 2014

Download Emulator Game Ps 3 PCSX3 Versi 1.1

Download Emulator Game Ps 2 PCSX2 Versi Terbaru

Download uLaunchELF Versi 4.25

Partai Politik di Indonesia Pada Era Reformasi

Partai politik diera Baru

Partai politik diera lama

Partai politik diera 1945 - 1959

Search This Blog

Popular Posts

MENU 1

MENU 2

MENU 3